China Larang Keluarga Pejabat Berbisnis, Xi Jinping Perketat Perang Melawan Korupsi dan Nepotisme
BEIJING – Pemerintah China terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan nepotisme melalui penerapan kebijakan yang dikenal sebagai Shanghai Model. Kebijakan tersebut melarang anggota keluarga inti pejabat publik memiliki maupun menjalankan bisnis swasta guna mencegah konflik kepentingan serta penyalahgunaan jabatan.
Regulasi ini menyasar pasangan, anak, hingga menantu pejabat senior, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan daerah, pimpinan tingkat distrik, serta aparatur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
Kebijakan tersebut pertama kali diuji coba di Shanghai pada 2015 sebelum kemudian diperluas penerapannya ke berbagai wilayah di China sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang didorong Presiden Xi Jinping.
Dalam aturan tersebut, pejabat yang keluarganya masih menjalankan bisnis diwajibkan memilih salah satu dari dua opsi, yakni menghentikan kegiatan usaha keluarga atau melepaskan jabatan publik yang diembannya. Langkah ini bertujuan memperkecil potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah China menilai pemisahan yang tegas antara jabatan publik dan kepentingan bisnis keluarga merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kampanye antikorupsi yang digencarkan dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin aparatur negara, meningkatkan pengawasan internal, serta menekan praktik penyalahgunaan wewenang di berbagai tingkat pemerintahan.
Meski demikian, sejumlah pengamat internasional juga mencatat bahwa kebijakan antikorupsi di China kerap menjadi perhatian dunia dan memunculkan berbagai analisis mengenai implementasi, efektivitas, serta dampaknya terhadap sistem politik dan pemerintahan negara tersebut.
About The Author
