Kemenko Polkam Matangkan Rilis IDI 2025, Perkuat Arah Kebijakan Demokrasi Nasional

RAKYAT CERDAS — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) merumuskan mekanisme rilis serta penguatan tindak lanjut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rapat yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menyepakati bahwa rilis capaian IDI 2025 akan dilakukan secara terbatas melalui kanal resmi masing-masing instansi secara serentak.

Langkah ini dinilai sebagai strategi percepatan penyampaian data sekaligus menjaga konsistensi dan koordinasi lintas sektor dalam publikasi indikator demokrasi nasional.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama Tim IDI Pusat guna merespons dinamika capaian demokrasi sepanjang 2025. Evaluasi ini diarahkan untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, forum juga menyepakati penyempurnaan draft Surat Keputusan Menko Polkam terkait Tim Koordinasi Pengukuran IDI Tahun Anggaran 2026–2029. Kebijakan ini bertujuan memperjelas peran antar pemangku kepentingan sekaligus memastikan efektivitas implementasi pengukuran demokrasi ke depan.

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryandi, menegaskan bahwa rilis terbatas ini merupakan bagian dari strategi percepatan yang akan diikuti dengan penguatan kebijakan.
“Rilis capaian IDI 2025 menjadi pijakan awal untuk evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Melalui sinergi ini, pemerintah menargetkan penguatan kualitas demokrasi yang selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pengukuran demokrasi bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.