Wacana Pajak Kapal di Selat Malaka Ditolak Singapura–Malaysia, Pemerintah Tegaskan Bukan Kebijakan Resmi
RAKYAT CERDAS – Wacana pemajakan kapal yang melintasi Selat Malaka memicu respons tegas dari negara-negara kawasan. Pemerintah Singapura dan Malaysia secara terbuka menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa jalur transit internasional harus tetap bebas dari hambatan, termasuk pungutan tarif.
“Hak transit dijamin untuk semua pihak. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami,” ujarnya.
Senada, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menekankan bahwa setiap kebijakan terkait Selat Malaka tidak dapat diputuskan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan bersama negara-negara di kawasan.
Pemerintah Indonesia Klarifikasi: Bukan Kebijakan Resmi
Menanggapi polemik yang berkembang sejak 23–24 April 2026, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pernyataan mengenai pemajakan kapal bukan merupakan kebijakan resmi negara.
Pemerintah memastikan tidak ada rencana penerapan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka dan tetap berpegang pada ketentuan hukum internasional, khususnya UNCLOS.
Isu Kontribusi Keamanan Sempat Muncul
Meski demikian, sebelumnya sempat muncul gagasan agar kapal internasional yang melintas dapat berkontribusi terhadap biaya pengamanan dan keselamatan pelayaran di jalur tersebut.
Selat Malaka sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki peran strategis dalam perdagangan global, sehingga setiap kebijakan terkait kawasan ini berpotensi berdampak luas secara internasional.
Kawasan Strategis, Kepentingan Bersama
Pengamat menilai bahwa pengelolaan Selat Malaka memang membutuhkan koordinasi erat antara negara-negara pesisir, mengingat posisinya sebagai jalur vital perdagangan dunia.
Karena itu, pendekatan multilateral dan kepatuhan terhadap hukum laut internasional menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran arus perdagangan di kawasan.
About The Author
