1.700 Dapur MBG Disanksi, Aris Marsudiyanto Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Program Gizi Nasional

Jakarta – Badan Gizi Nasional menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak memenuhi standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas menjaga kualitas program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Kepala Bappisus, Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, mencakup perbaikan menu hingga kewajiban penyusunan proposal perbaikan dari masing-masing dapur penyedia layanan.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai standar, salah satunya pengurangan porsi lauk. Dalam beberapa kasus, ayam yang seharusnya dibagi untuk delapan porsi justru dipotong hingga 20 bagian, sehingga berpotensi menurunkan nilai gizi yang diterima masyarakat.

DPR Minta Penindakan Lebih Tegas

Langkah tegas ini mendapat dukungan dari anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, yang menilai kebijakan penghentian sementara sudah tepat sebagai bentuk koreksi awal.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penanganan tidak berhenti pada sanksi administratif semata.
“Koordinator wilayah yang diduga melindungi SPPG bermasalah juga harus ditindak tegas,” ujarnya.

Perbaikan untuk Perkuat Program Nasional

Meski ditemukan sejumlah pelanggaran, Irma menegaskan bahwa masih banyak dapur MBG yang beroperasi sesuai standar dan memberikan layanan optimal. Karena itu, langkah pembenahan ini diharapkan tidak melemahkan program, melainkan justru memperkuat kualitas dan akuntabilitasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Konsistensi standar pelaksanaan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Penindakan terhadap 1.700 dapur bermasalah ini menjadi sinyal bahwa pengawasan program sosial tidak boleh longgar. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program gizi nasional, pemerintah dituntut memastikan bahwa setiap porsi yang disalurkan benar-benar layak ,bukan sekadar ada, tetapi juga berkualitas.