DEDI MULYADI DESAK PENERTIBAN ORMAS PENGUASAI PALANG PINTU KERETA API ILEGAL, PRIORITASKAN KESELAMATAN PUBLIK
RAKYAT CERDAS — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang diduga menguasai palang pintu perlintasan kereta api secara ilegal. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas umum oleh pihak yang tidak berhak.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh perlintasan kereta api harus berada dalam sistem pengamanan resmi dan tidak boleh dikelola secara sepihak di luar ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai praktik penguasaan ilegal terhadap fasilitas perlintasan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.
Selain penertiban, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengamanan di seluruh titik perlintasan. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan palang pintu di sejumlah lokasi rawan kecelakaan yang hingga kini masih belum memiliki infrastruktur pengaman memadai.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam sistem transportasi darat.
Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik perlintasan liar maupun pengelolaan ilegal oleh kelompok tertentu, mengingat tingginya potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap sistem keselamatan perlintasan kereta api dapat semakin tertib, terstandarisasi, dan benar-benar berpihak pada kepentingan keselamatan publik.
About The Author
