Enam Negara UE Tolak Paket Sanksi ke-21 terhadap Rusia, Solidaritas Eropa Mulai Terbelah
BRUSSEL — Upaya Uni Eropa untuk kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia mulai berbenturan dengan kepentingan nasional sejumlah negara anggotanya. Sedikitnya enam negara meminta pengecualian atau pelonggaran terhadap sejumlah ketentuan dalam rancangan paket sanksi ke-21 terhadap Moskow, memicu kebuntuan dalam pembahasan di tingkat duta besar negara-negara anggota UE di Brussel.
Enam negara yang disebut memiliki keberatan tersebut adalah Yunani, Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Portugal. Keberatan mereka mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan gas alam cair (LNG) Rusia, impor produk perikanan, kebijakan visa bagi warga Rusia, hingga persoalan aset yang berkaitan dengan Raiffeisen Bank International.
Financial Times melaporkan, keenam negara tersebut telah meminta pengecualian atau menahan sejumlah ketentuan dalam rancangan terbaru yang dinilai berpotensi merugikan perusahaan dan industri domestik masing-masing.
Yunani menjadi salah satu negara yang paling vokal menyuarakan keberatan. Athena disebut tidak ingin memberikan dukungan penuh terhadap paket sanksi apabila tidak memperoleh pengecualian yang memungkinkan perusahaan pelayarannya tetap mengangkut LNG Rusia menuju negara-negara di luar Uni Eropa.
Yunani khawatir larangan tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap industri pelayaran nasional yang memiliki posisi penting dalam perekonomian negara tersebut. Athena juga dilaporkan telah memveto proposal pembatasan transportasi LNG Rusia yang masuk dalam pembahasan paket sanksi.
Sikap Yunani menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi nasional semakin menjadi faktor penting dalam menentukan dukungan terhadap kebijakan sanksi bersama Uni Eropa.
Sementara itu, Prancis dan Italia dilaporkan menginginkan pelonggaran pembatasan visa bagi warga Rusia. Kedua negara merupakan destinasi wisata utama Eropa dan memiliki kepentingan ekonomi besar terhadap sektor pariwisata.
Pembatasan visa selama ini menjadi salah satu instrumen tekanan diplomatik Uni Eropa terhadap Moskow. Namun, Paris dan Roma disebut mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pariwisata dan perekonomian domestik.
Portugal dan Jerman juga berupaya menolak usulan larangan impor ikan dari Rusia. Industri pengolahan makanan laut di kedua negara dinilai masih bergantung pada pasokan tertentu dari Rusia.
Prancis dan Jerman bahkan dilaporkan keberatan terhadap rencana pembatasan pembelian ikan kod dan pollock Rusia yang dibutuhkan oleh industri pengolahan ikan mereka.
Austria kembali menolak upaya memasukkan Raiffeisenbank ke dalam daftar hitam sanksi. Wina sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan keberatan terhadap langkah tersebut dalam berbagai putaran kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.
Kebuntuan ini menjadi persoalan serius karena keputusan mengenai sanksi Uni Eropa harus mendapatkan persetujuan seluruh negara anggota melalui mekanisme suara bulat.
Dalam sistem tersebut, satu negara anggota dapat menahan pengesahan hingga kompromi ditemukan. Kondisi ini memberikan kekuatan tawar yang besar kepada negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik berbeda dari mayoritas anggota UE.
Para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa dilaporkan gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan pada 15 Juli dan kembali menghadapi kebuntuan dalam pertemuan pada 22 Juli 2026.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai paket sanksi ke-21 masih cukup dalam untuk menghambat proses pengambilan keputusan bersama.
Seorang diplomat UE yang terlibat dalam negosiasi menyebut bahwa pertimbangan moral semakin sulit menjadi satu-satunya dasar dalam perundingan ketika kepentingan ekonomi nasional berhadapan langsung dengan kebijakan bersama.
Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Uni Eropa setelah perang di Ukraina berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah negara Eropa mulai memperhitungkan dampak sanksi terhadap ekonomi domestik masing-masing, terutama di tengah tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi yang melanda kawasan.
Tingkat keberatan terhadap rancangan paket sanksi ke-21 bahkan dinilai sebagai salah satu yang terbesar sejak kampanye sanksi terhadap Rusia dimulai pada 2022.
Meski demikian, kebuntuan paket sanksi ke-21 tidak berarti seluruh sanksi Uni Eropa terhadap Rusia telah dihentikan.
Dewan Uni Eropa pada 25 Juni 2026 telah memperpanjang pembatasan ekonomi terhadap Rusia selama satu tahun hingga 31 Juli 2027. Artinya, sanksi-sanksi yang sebelumnya telah diberlakukan tetap berlaku.
Perselisihan saat ini berpusat pada rancangan paket sanksi ke-21, bukan pada pembatalan sanksi yang sudah berjalan.
Namun, kegagalan mencapai kesepakatan mengenai paket sanksi baru berpotensi melemahkan posisi tawar Uni Eropa dalam menghadapi Rusia sekaligus mengirimkan sinyal bahwa solidaritas Eropa mulai menghadapi tekanan serius.
Para diplomat Uni Eropa diperkirakan akan terus mencari formula kompromi yang dapat diterima seluruh negara anggota. Salah satu kemungkinan penyelesaian adalah memberikan pengecualian terhadap negara atau sektor tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi strategis.
Semakin lama kebuntuan berlangsung, semakin besar pula risiko paket sanksi ke-21 kehilangan momentum atau bahkan gagal disahkan.
Bagi Ukraina, keterlambatan penerapan sanksi tambahan berarti berkurangnya tekanan ekonomi baru terhadap Rusia. Sementara bagi negara-negara Eropa, persoalan ini menjadi dilema antara mempertahankan solidaritas politik terhadap Ukraina dan melindungi kepentingan ekonomi nasional masing-masing.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak hanya menguji hubungan antara Eropa dan Moskow, tetapi juga menguji kemampuan Uni Eropa mempertahankan kesatuan kebijakan luar negeri dan ekonomi di tengah tekanan geopolitik serta ketidakpastian global yang berkepanjangan.
Jika perbedaan kepentingan nasional terus melebar, paket sanksi ke-21 dapat menjadi salah satu ujian terbesar bagi solidaritas Uni Eropa dalam menghadapi Rusia.
About The Author
