Komisi III DPR RI Soroti TPPO hingga Sengketa Tanah dalam Kunker Reses di NTT

RAKYAT CERDAS — Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/04/2026), dengan fokus pada penguatan penegakan hukum di berbagai sektor strategis.

Dipimpin Ketua Tim Kunker Benny Kabur Harman, agenda ini membahas sejumlah isu krusial, mulai dari penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelesaian sengketa pertanahan, hingga tindak pidana khusus di sektor perbankan.

Benny menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif, berkeadilan, serta bebas dari praktik tebang pilih.
“Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Komisi III juga mendorong penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan terpercaya.

Melalui kunjungan ini, DPR berharap tercipta stabilitas keamanan dan kepastian hukum yang kondusif di NTT, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.