Komisi VII DPR Dorong SNI dan Ekonomi Kreatif 2027 Beri Manfaat Nyata bagi UMKM
Jakarta – Komisi VII DPR RI mendorong program Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) Tahun 2027 agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta para kreator Tanah Air. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program yang baik adalah program yang manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat, pelaku usaha, dan para kreator di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja BSN dan Kemenekraf, Komisi VII DPR RI menaruh perhatian besar terhadap penguatan Standar Nasional Indonesia (SNI), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta perluasan akses pasar bagi produk-produk lokal agar mampu bersaing di tingkat global.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada 15 Juni 2026, Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi SNI dan belum memahami pentingnya standar mutu dalam meningkatkan kualitas serta daya saing produk.
Menurutnya, BSN perlu memperluas program fasilitasi sertifikasi SNI gratis bagi UMKM pada tahun 2027 agar semakin banyak produk lokal yang mampu memenuhi standar nasional maupun internasional.
Selain mendorong sertifikasi gratis, Andhika juga mendukung penguatan anggaran BSN guna mempercepat penyusunan dan harmonisasi SNI di berbagai sektor strategis seperti mineral, kendaraan listrik, baterai, pangan, alat kesehatan, hingga ekonomi digital.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendukung transformasi industri nasional menuju sektor-sektor berteknologi tinggi yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih kuat di pasar global.
Di sisi lain, Kementerian Ekonomi Kreatif telah menyiapkan tiga program unggulan atau flagship program untuk tahun 2027, yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa ketiga program tersebut dirancang untuk meningkatkan investasi, memperluas ekspor, menciptakan lapangan kerja baru, serta membantu menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan sektor ekonomi kreatif nasional.
Program-program tersebut juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif sebesar 5,8 persen, pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif sebesar 5,5 persen dengan nilai mencapai USD29,39 miliar, penyerapan tenaga kerja hingga 26,58 juta orang, serta peningkatan investasi ekonomi kreatif yang diproyeksikan mencapai Rp157,65 triliun.
Target tersebut menegaskan bahwa ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi.
Selain memperkuat investasi dan ekspor, Kemenekraf juga mengusulkan dukungan bantuan pemerintah untuk penguatan sarana dan prasarana produksi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan, serta diplomasi ekonomi kreatif guna memperluas akses pasar dan kerja sama internasional.
Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan Kemenekraf dan berharap seluruh program yang dirancang benar-benar mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, UMKM, dan para kreator Indonesia.
Sinergi antara BSN dan Kemenekraf diyakini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing produk lokal di pasar global sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.
Ke depan, keberhasilan program-program tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, efektivitas pendampingan kepada UMKM, serta koordinasi yang kuat antarinstansi pemerintah. Sertifikasi SNI yang mudah diakses, perlindungan HKI yang optimal, serta dukungan terhadap ekosistem kreatif nasional diyakini akan menjadi kunci lahirnya produk-produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia.
Dengan sinergi yang kuat antara DPR RI, BSN, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
About The Author
