BKSAP DPR RI Dorong Produk Unggulan Jawa Tengah Tembus Pasar Global, Bidik Peluang Uni Eropa 2027
RAKYAT CERDAS – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen untuk mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional. Melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu (1/7/2026), BKSAP menegaskan komitmennya menjadi jembatan bagi potensi daerah menuju pasar global.
Mengusung tema “Diplomasi Parlemen Sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global”, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Sekretaris Daerah Sumarno di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh yang memimpin delegasi menilai Jawa Tengah memiliki berbagai produk unggulan yang berpotensi besar menembus pasar internasional, seperti furnitur Jepara, batik Pekalongan, serta berbagai produk industri kreatif lainnya.
Menurutnya, peluang ekspor akan semakin terbuka setelah perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa mulai berlaku efektif pada awal tahun 2027.
Dengan adanya penghapusan tarif terhadap berbagai produk Indonesia, pelaku usaha di Jawa Tengah diperkirakan akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif di kawasan Eropa.
“Ini menjadi peluang besar bagi Jawa Tengah untuk memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat global,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif inisiatif BKSAP DPR RI. Menurutnya, diplomasi parlemen dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama antarpelaku usaha (business-to-business), sekaligus meningkatkan arus Penanaman Modal Asing (PMA).
Ia mengungkapkan bahwa realisasi investasi asing di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun, sekaligus menegaskan kesiapan provinsi tersebut menjadi pusat industri padat karya nasional.
Ahmad Luthfi juga menyebut semakin padatnya kawasan industri di Vietnam membuka peluang relokasi investasi ke Indonesia, khususnya Jawa Tengah yang dinilai memiliki daya saing tinggi.
Meski demikian, ia mengakui sektor logistik masih menjadi tantangan utama.
Dari sekitar 12 juta kebutuhan logistik kontainer nasional, sekitar 7 juta berasal dari Jawa Tengah. Namun, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru mampu melayani sekitar 30 persen, sehingga sebagian besar distribusi masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas sekaligus mengkaji pembangunan pelabuhan baru di Kendal, Batang, Cilacap, maupun Rembang.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah juga telah menyiapkan pembangunan dry port di Batang dan Kendal dengan luas lahan sekitar 56 hektare guna memperkuat jaringan logistik nasional.
Melalui jaringan kerja sama bilateral dengan lebih dari 100 negara, BKSAP DPR RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah melalui berbagai forum internasional, termasuk ASEAN dan Inter-Parliamentary Union (IPU).
Diplomasi parlemen diharapkan mampu membuka akses perdagangan, memperluas peluang investasi, meningkatkan ekspor produk unggulan daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Sinergi antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor perdagangan internasional.
