Kemensos Matangkan Sekolah Rakyat dan DTSEN, Pembangunan di Parigi Moutong Masuk Tahap Lelang
JAKARTA — Kementerian Sosial terus mematangkan pelaksanaan program prioritas Sekolah Rakyat sekaligus memperkuat sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di berbagai daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pelaksanaan program Kementerian Sosial harus disusun secara terintegrasi, berbasis data yang terverifikasi, dan berorientasi pada upaya mengatasi ketimpangan sosial.
Arahan tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan ketimpangan yang masih menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, ketepatan data serta penyaluran bantuan sosial menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan Sekolah Rakyat Parigi Moutong Masuk Lelang
Perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga terlihat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah tersebut telah memasuki tahap lelang setelah persyaratan administrasi dan kesiapan lahan dinyatakan memenuhi ketentuan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai aktif dalam melengkapi berbagai persyaratan pembangunan.
Setelah proses lelang selesai, pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Kabupaten Bandung Siapkan Lahan 7,6 Hektare
Komitmen terhadap pembangunan Sekolah Rakyat juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7,6 hektare di Kampung Barusamoeu, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah tersebut dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Saat ini, Kabupaten Bandung telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan yang berlokasi di Kompleks GOR Si Jalak Harupat, Soreang. Sebanyak 270 siswa menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di fasilitas tersebut.
Keberadaan sekolah rintisan menjadi bagian dari proses awal pelaksanaan program sebelum pembangunan fasilitas permanen dapat direalisasikan.
Mamuju Tengah Usulkan Lokasi Baru
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mengusulkan perubahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Perubahan tersebut dilakukan karena lokasi awal membutuhkan proses pematangan lahan yang dinilai memerlukan biaya cukup besar.
Lokasi pengganti yang diajukan berada di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, dengan luas sekitar 8 hektare dalam satu hamparan.
Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pemerintah daerah segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Pemutakhiran DTSEN Diperkuat di Paniai
Selain Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial terus mendorong pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penting dalam penyaluran program perlindungan sosial.
Pemutakhiran data juga menjadi perhatian di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Pemerintah Kabupaten Paniai menyampaikan sejumlah masukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau BPNT, serta proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Perwakilan pemerintah daerah menyampaikan masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi belum tercakup dalam data. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paniai menyampaikan bahwa berdasarkan DTSEN Triwulan II Tahun 2026, terdapat 32.155 keluarga atau sekitar 131.436 individu yang tercatat dalam data.
Pemerintah daerah berharap data yang telah melalui proses verifikasi dapat menjadi bahan pemutakhiran sehingga penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Data Akurat Jadi Fondasi Program Sosial
Penguatan Sekolah Rakyat dan pemutakhiran DTSEN menjadi dua agenda yang saling berkaitan dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Sekolah Rakyat diarahkan untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sementara DTSEN menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial berbasis data.
Keberhasilan kedua program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan infrastruktur, validitas data, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang terus diperluas dan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah berharap intervensi sosial dapat semakin tepat sasaran.
Pada akhirnya, program Sekolah Rakyat dan penguatan DTSEN diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di berbagai daerah Indonesia.
About The Author
