Putra Daerah Jambi : Dari Akar Budaya Menuju Kesejahteraan Rakyat yang Bersahaja

JAKARTA — Gagasan agar daerah di Indonesia semakin memberikan ruang kepada putra daerah untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan dan pembangunan kembali menjadi perhatian publik. Gagasan tersebut salah satunya disuarakan Rizkan Al Mubarrok yang mendorong masyarakat untuk melihat kepemimpinan daerah tidak semata-mata dari popularitas, elektabilitas, atau kekuatan politik, tetapi juga dari pemahaman terhadap karakter, budaya, sejarah, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Rizkan, pemimpin yang lahir dan tumbuh dari daerah memiliki peluang untuk menghadirkan perspektif yang lebih dekat dengan realitas masyarakat. Namun, kedekatan dengan daerah tidak boleh berhenti pada identitas. Putra daerah, menurut gagasan tersebut, harus mampu membuktikan dirinya melalui kapasitas, integritas, kompetensi, keberanian mengambil keputusan, serta keberpihakan nyata terhadap kepentingan publik.

“Rakyat cerdas memilih pemimpin yang mengerti, menjaga, dan berjuang untuk daerahnya. Pemimpin yang memahami akar daerahnya diharapkan mampu menjaga budaya sekaligus memperjuangkan masa depan masyarakat,” demikian gagasan yang disampaikan Rizkan Al Mubarrok dalam pesan publiknya.

Rizkan juga mendorong masyarakat agar tidak mudah terjebak pada politik pencitraan. Menurutnya, ukuran utama seorang pemimpin bukan hanya asal-usul atau identitas sebagai putra daerah, melainkan kemampuan menghadirkan kebijakan yang adil, transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Rizkan, kepemimpinan putra daerah harus dipahami sebagai sebuah amanah sekaligus tanggung jawab moral. Seseorang yang mengaku memahami tanah kelahirannya harus mampu menunjukkan bahwa pemahaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata, pembangunan yang terukur, pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PUTRA DAERAH DAN TANTANGAN OTONOMI

Perdebatan mengenai pentingnya kepemimpinan yang memahami karakter lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan, pelayanan publik, pengembangan ekonomi, serta pemanfaatan potensi wilayah masing-masing.

Dalam konteks tersebut, gagasan putra daerah seharusnya ditempatkan sebagai dorongan agar pemimpin memiliki pemahaman kuat terhadap persoalan lokal, bukan sebagai alasan untuk menutup kesempatan bagi siapa pun yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk memimpin.

Prinsip demokrasi tetap harus menjadi fondasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan pilihan politiknya. Karena itu, seorang putra daerah dapat menjadi pilihan masyarakat apabila memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, tetapi identitas tersebut tetap harus diuji melalui proses demokrasi, penilaian publik, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konteks Indonesia hari ini juga semakin kompleks. Badan Pusat Statistik melalui hasil SUPAS 2025 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa. BPS juga mencatat Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan proporsi penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang semakin beragam dan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu membaca perubahan masyarakat secara tepat.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan karakter wilayah yang beragam, pendekatan pembangunan yang seragam tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan di tingkat lokal. Di sinilah pemahaman terhadap karakter daerah menjadi penting.

Pemimpin daerah dituntut memahami kondisi masyarakatnya secara langsung, sekaligus mampu menerjemahkan kebijakan nasional agar dapat memberikan manfaat nyata di tingkat daerah.

MENJAGA BUDAYA TANPA MENUTUP DIRI

Salah satu pesan penting dalam gagasan Rizkan Al Mubarrok adalah perlunya menjaga akar budaya di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung semakin cepat.

Budaya lokal bukan sekadar simbol identitas. Jika dikelola secara tepat, kebudayaan dapat menjadi kekuatan sosial sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, industri berbasis kearifan lokal, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Namun, menjaga identitas lokal tidak berarti membangun sekat antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

Indonesia dibangun dari keberagaman. Karena itu, gagasan tentang putra daerah idealnya diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat lokal sekaligus tetap menghormati prinsip kesetaraan, persatuan, dan hak seluruh warga negara.

Pemimpin yang memahami akar budaya daerah diharapkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat lokal, kebijakan pemerintah pusat, perkembangan ekonomi nasional, serta kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Dengan cara pandang tersebut, semangat putra daerah bukanlah semangat eksklusivitas. Sebaliknya, ia merupakan gagasan tentang bagaimana masyarakat lokal dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dan mengambil peran dalam menentukan masa depan daerahnya sendiri.

DARI JAWA BARAT HINGGA SOLO, PENGALAMAN KEPEMIMPINAN MENJADI PEMBELAJARAN

Dalam perbincangan mengenai kepemimpinan berbasis akar daerah, masyarakat dapat melihat pengalaman sejumlah figur yang memiliki kedekatan kuat dengan wilayah yang mereka pimpin.

Salah satu contoh yang mendapat perhatian adalah Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2025, Dedi Mulyadi menempatkan sejumlah agenda pembangunan seperti infrastruktur dan efisiensi anggaran sebagai bagian dari prioritas pemerintahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyebut prioritas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, listrik, air bersih, dan perumahan sebagai bagian dari arah pembangunan.

Dalam perkembangan berikutnya, Dedi Mulyadi juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut pembangunan yang diawasi mencakup berbagai sektor, mulai dari jalan, drainase, fasilitas kesehatan, sekolah, jembatan, irigasi, hingga infrastruktur lainnya.

Pengalaman tersebut menunjukkan satu hal penting: kepemimpinan daerah akan selalu diuji oleh kemampuan mengubah gagasan menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Contoh lainnya adalah pengalaman Gibran Rakabuming Raka ketika menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo.

Selama memimpin Solo, Gibran mengawal sejumlah agenda pembangunan kota dan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan 17 prioritas pembangunan. Sejumlah proyek infrastruktur juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang dikawal pemerintah kota pada masa kepemimpinannya.

Dua pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bahwa kepemimpinan daerah memberikan ruang bagi seorang pemimpin untuk membuktikan kapasitasnya secara langsung di tengah masyarakat.

Namun, keberhasilan seorang kepala daerah tetap harus dinilai secara objektif melalui data, indikator pembangunan, kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, identitas sebagai putra daerah dapat menjadi modal sosial, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

PUTRA DAERAH HARUS MEMBUKTIKAN DIRI

Gagasan tentang kepemimpinan putra daerah pada akhirnya menghadirkan tantangan yang lebih besar kepada mereka yang mengusung identitas tersebut.

Status sebagai putra daerah tidak otomatis menjadi jaminan keberhasilan dalam memimpin.

Seorang calon pemimpin tetap harus mampu menunjukkan kemampuan mengelola pemerintahan, memahami persoalan masyarakat, membangun ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, menjaga kebudayaan, mengembangkan sumber daya manusia, serta memastikan setiap kebijakan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Justru karena mengklaim memahami daerahnya sendiri, seorang putra daerah harus mampu memberikan bukti yang lebih kuat.

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang daerah, tetapi benar-benar hadir menyelesaikan persoalan. Mulai dari infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, perlindungan budaya, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dengan demikian, slogan “putra daerah” tidak berhenti sebagai jargon politik, melainkan menjadi komitmen untuk bekerja dan memberikan manfaat.

RIZKAN: RAKYAT HARUS CERDAS MEMILIH

Rizkan Al Mubarrok juga mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang kritis dan rasional. Menurutnya, masyarakat harus melihat rekam jejak, kemampuan, integritas, serta program yang ditawarkan oleh setiap calon pemimpin.

Pemimpin yang baik, menurut gagasan tersebut, bukan hanya mereka yang hadir ketika membutuhkan suara, tetapi mereka yang mampu membuktikan keberpihakan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pesan tersebut menjadi penting karena demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat yang cerdas.

Pemilih tidak cukup hanya mengenal nama atau popularitas calon. Masyarakat perlu melihat apa yang telah dikerjakan, apa yang mampu diwujudkan, bagaimana seorang pemimpin menggunakan anggaran publik, serta apakah kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah gagasan tentang putra daerah menemukan titik temu dengan prinsip demokrasi.

Putra daerah tidak boleh hanya mengandalkan identitas. Ia harus memiliki kapasitas.

Tidak cukup hanya mengatakan memahami daerah. Ia harus mampu menyelesaikan persoalan daerah.

Tidak cukup berbicara tentang tanah leluhur. Ia harus mampu menjaga dan mengembangkan potensi tanah kelahirannya agar dapat memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

KEPEMIMPINAN PUTRA DAERAH BUKAN SEKADAR IDENTITAS

Pada akhirnya, gagasan Rizkan Al Mubarrok tentang putra daerah dapat dibaca sebagai ajakan untuk memperkuat kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter lokal, sekaligus menempatkan integritas, kompetensi, keadilan, dan kepentingan masyarakat sebagai ukuran utama.

Daerah yang kuat bukan semata-mata daerah yang dipimpin oleh putra daerah.

Daerah yang kuat adalah daerah yang memiliki pemimpin yang benar-benar memahami masyarakatnya, mampu menjaga identitas dan budaya, memiliki kapasitas mengelola pemerintahan, mampu mengembangkan potensi ekonomi, serta berani memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, semangat putra daerah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang lahir di mana”, tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting: “siapa yang paling mampu menjaga daerah, membangun daerah, dan memperjuangkan masa depan masyarakat?”

Dalam perspektif itulah pengalaman kepemimpinan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Solo, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

Kepemimpinan yang lahir dari akar lokal memiliki peluang untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih dekat. Tetapi peluang tersebut harus dibuktikan melalui kerja nyata.

Sebab, tanah kelahiran bukan sekadar tempat seseorang dilahirkan.

Bagi seorang pemimpin, tanah kelahiran adalah amanah.

Dan amanah terbesar seorang pemimpin adalah memastikan bahwa daerah yang diwariskan kepada generasi berikutnya berada dalam keadaan yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, serta tetap memiliki jati diri.

Pada akhirnya, rakyatlah yang memiliki hak menentukan siapa yang layak memimpin.

Dan rakyat yang cerdas tidak hanya memilih berdasarkan nama, popularitas, atau asal-usul.

Rakyat yang cerdas memilih berdasarkan rekam jejak, integritas, kemampuan, keberanian, dan bukti nyata.

Karena kepemimpinan terbaik bukan sekadar tentang siapa yang berasal dari daerah tersebut, tetapi siapa yang benar-benar bersedia berjuang untuk daerahnya dan bekerja untuk seluruh rakyatnya.

About The Author