BKSAP: Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

Denpasar – Diplomasi parlemen tidak hanya berlangsung di forum-forum internasional, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi fokus utama kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Denpasar, Bali, dalam agenda BKSAP Day yang berlangsung pada Senin (15/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan agenda internasional yang tengah diperjuangkan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Husein menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam membuka peluang investasi, memperkuat perdagangan internasional, serta membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah agar mampu bersaing di pasar global.

“Kami memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan DPR RI melalui forum-forum internasional, karena keputusan yang dibahas di tingkat global pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Husein, berbagai isu yang saat ini menjadi perhatian dunia seperti perdagangan internasional, investasi, transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), lingkungan hidup, hingga pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan daerah.

Salah satu agenda strategis yang menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut adalah proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia telah menerima Accession Roadmap pada Februari 2024 dan menyerahkan dokumen Initial Memorandum sebagai bentuk penyelarasan regulasi nasional terhadap berbagai instrumen hukum OECD.

Saat ini proses aksesi telah memasuki tahap tinjauan teknis dengan berbagai evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh OECD. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan sehingga Indonesia dapat menjadi anggota penuh organisasi ekonomi internasional tersebut.

Husein menjelaskan bahwa keanggotaan OECD akan membawa perubahan signifikan terhadap standar tata kelola pemerintahan, transparansi, investasi, perdagangan, serta kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya juga akan berdampak kepada pemerintah daerah.

“Proses aksesi OECD merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah karena berbagai kebijakan yang dihasilkan nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa target penyelesaian berbagai persyaratan OECD pada tahun 2027 akan memengaruhi banyak aspek pembangunan nasional, mulai dari sektor ekonomi, perdagangan, investasi hingga tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, BKSAP juga menyoroti posisi strategis Bali sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Sebagai destinasi pariwisata internasional yang telah dikenal selama puluhan tahun, Bali memiliki peran penting dalam membangun citra positif Indonesia sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Menurut Husein, keberhasilan Bali menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

“Bali merupakan salah satu garda depan diplomasi Indonesia melalui sektor pariwisata. Karena itu inovasi dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan harus terus diperkuat agar Bali tetap menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia,” katanya.

Selain menjadi pusat pariwisata nasional, Bali juga dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda global yang berkaitan dengan keberlanjutan, ekonomi hijau, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, BKSAP DPR RI berharap pemerintah daerah semakin memahami pentingnya diplomasi parlemen sebagai instrumen yang dapat membuka peluang kerja sama internasional, menarik investasi, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan daya saing UMKM daerah.

BKSAP juga menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani kepentingan daerah dengan berbagai agenda internasional sehingga manfaat dari diplomasi yang dilakukan Indonesia dapat dirasakan secara nyata hingga ke tingkat masyarakat.

Kunjungan BKSAP ke Denpasar menjadi bukti bahwa diplomasi parlemen bukan sekadar aktivitas politik di forum internasional, melainkan instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing nasional, serta membuka peluang pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

About The Author