Gubernur Maluku Utara Kawal Proyek Trans Kie Raha, Perkuat Konektivitas dan Akses Pembiayaan Nelayan
Rakyat Cerdas – Upaya mempercepat pembangunan dan memperluas konektivitas wilayah terus didorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Komitmen tersebut ditegaskan melalui langkah koordinasi lanjutan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, guna mengawal rencana konektivitas Trans Kie Raha.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses antarwilayah di Maluku Utara yang secara geografis memiliki tantangan kepulauan.
Dalam pernyataannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap pintu peluang yang telah dibuka tidak boleh berhenti pada tahap wacana atau perencanaan semata.
“Semua pintu yang telah diketuk dan terbuka harus terus dijaga, dikawal, dan ditindaklanjuti. Karena setiap langkah yang sudah dimulai, harus dipastikan bergerak sampai pada tahap pelaksanaan,” demikian pesan yang disampaikan dalam agenda koordinasi tersebut.
Pada hari yang sama, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan konsultasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, guna memperkuat literasi keuangan serta memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada sektor nelayan, yang dinilai menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Pemerintah daerah berharap akses pembiayaan yang lebih luas dapat mendorong masyarakat pesisir memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik, terutama bagi kelompok usaha kecil dan pelaku ekonomi akar rumput.
Konektivitas dan Pembiayaan Jadi Kunci
Secara geografis, Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas antarpulau.
Karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi dan integrasi wilayah menjadi faktor penting dalam menekan ketimpangan pembangunan.
Di sisi lain, akses keuangan yang inklusif juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang kerap menghadapi keterbatasan modal dan literasi keuangan.
Langkah koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini dinilai memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembukaan peluang, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan bukan hanya soal menciptakan kesempatan, tetapi memastikan setiap peluang bergerak hingga tahap pelaksanaan dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
About The Author
