Sorotan Anggaran Kebersihan Al-Jabbar: Rp22 Miliar Dipertanyakan, Dedi Mulyadi Buka Rincian Biaya
RAKYAT CERDAS — Sorotan publik terhadap anggaran kebersihan di Masjid Raya Al-Jabbar kian menguat. Isu ini mencuat setelah pegiat media sosial Abil Sudarman mengulas data pengadaan jasa tenaga kebersihan yang disebut mencapai sekitar Rp22 miliar untuk 273 orang pekerja.
Dalam analisanya, Abil menggunakan pendekatan sederhana: jika rata-rata gaji pekerja sekitar Rp5 juta per bulan, maka kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan berada di kisaran Rp17,7 miliar. Selisih antara angka tersebut dan nilai kontrak yang beredar kemudian memicu pertanyaan publik, terutama di media sosial.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi terbuka. Ia menegaskan bahwa perhitungan anggaran tidak bisa disederhanakan hanya pada komponen gaji bulanan.
“Anggaran itu bukan hanya gaji. Ada komponen lain yang wajib dihitung dalam sistem pengadaan jasa tenaga kerja,” ujar Dedi.
Rincian Anggaran: Lebih dari Sekadar Gaji
Menurut Dedi, struktur pembiayaan dalam kontrak jasa kebersihan mencakup berbagai komponen tambahan, antara lain:
Gaji selama 12 bulan
Tunjangan Hari Raya (THR)
Jaminan kesehatan (BPJS)
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan hari tua
Pajak pertambahan nilai (PPN)
Biaya manajemen (management fee) dari penyedia jasa
Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, total biaya per tenaga kerja secara otomatis meningkat dibandingkan perhitungan berbasis gaji pokok semata.
Secara kasar, kalkulasi 13 bulan gaji (termasuk THR) saja sudah mendekati Rp17,7 miliar. Setelah ditambah komponen jaminan sosial, pajak, serta biaya manajemen, nilai total anggaran dinilai dapat mendekati angka Rp22 miliar.
Transparansi Jadi Kunci
Meski demikian, perdebatan tidak berhenti pada penjelasan tersebut. Sejumlah kalangan menilai, aspek yang paling krusial justru terletak pada transparansi detail, khususnya terkait besaran biaya manajemen dan proses pengadaan.
Pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan tidak terjadi pembengkakan anggaran di luar kebutuhan riil.
Dedi Mulyadi sendiri menyatakan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Saya mengapresiasi kontrol publik. Itu penting agar pengelolaan anggaran tetap transparan dan tepat sasaran,” katanya.
Kontrol Publik dan Literasi Anggaran
Kasus ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Namun di sisi lain, perdebatan ini juga menunjukkan pentingnya literasi publik dalam memahami struktur pembiayaan, khususnya dalam skema pengadaan jasa.
Tanpa pemahaman komprehensif, perbandingan angka berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, keseimbangan antara kritik publik dan keterbukaan pemerintah menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran negara.
About The Author
